Partai politik dan Fungsinya

Partai politik adalah suatu organisasi yang berfungsi sebagai penyalur kepentingan politik yang paling mapan dalam sebuah system politik modern. Partai politik sangat urgent dilihat dari perlunya pemerintah mendengar aspirasi dari rakyat. Maka partai politik sebagai corong bagi lisan rakyat agar suara rakyatmampu terdengar oleh pemerintah.

Partai politik sejatinya harus menjadi jembatan penghubung antara rakyat dan pemerintah, sekaligus partai politik adalah salah satu pilar terpenting dalam Negara demokrasi. Salah satu fungsi partai politik disamping sebagai jembatan penghubung, partai politik juga berfungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan, guna mewujudkan visi misi dan program-program yang telah dirancang. Di dalam dinamika politik modern, partai politik dapat berfungsi sebagai institusi sosialisasi politik. Partai berfungsi menyebarluaskan dan menyalurkan nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan, dan kebiasaan-kebiasaan politik yang benar kepada masyarakat.

Partai politik juga berfungsi sebaggai sarana komunikasi politik. Partai politik berfungsi menyalurkan aneka ragam pendapat, dan aspirasi masyarakat. Sehingga aspirasi dan pendapat masyarakat dapat didengar dan disampaikan kepada pemerintah. Setelah partai politik menyerap pendapat dan aspirasi masyarakat, selanjutnya partai politik dapat mengomunikasikan kepada pemerintah.

Fungsi lain dari partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Oleh karena partai politik langsung terlibat dalam politik praktis, sudah barang tentu partai politik membutuhkan manusia-manusia yang kompeten dan berdedikasi untuk diterjunkan dalam dunia politik. Rekrutmen politik minimal mampu menseleksi dan mengangkat seseorang untuk dapat berperan dalam partai politiknya dan dalam pemerintahan.

Partai politik juga memiliki fungsi sebagai institusi control politik. Dalam Negara demokrasi control politik merupakan hal yang mutlak harus ada sebagai perwujudan dari check and balences. Tidak hanya sampai disitu, partai politik dapat menunjukan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. Partai politik harus mampu berdiri tegak bersama rakyat, apabila pemerintah melakukan penyimpangan dan kesalahan, maka partai poliitik harus menjadi garda terdepan dalam melakukan koreksi terhadap penyimpanagan yang dilakukan oleh pemerintah.

Oleh karena fungsi partai politik dalam Negara demokrasi sangat penting, maka perlu adanya pengembangan kelembagaan partai politik. Tidak hanya pengembangan kelembagaan saja yang diperlukan, tetapi hubungan yang harmonis antara partai politik dan konstituen sehingga kepercayaan konstituen pada khususnya dan rakyat pada umumnya tidak hilang terhadap partai politik. Lebih jauhnya, jangan sampai terjadi masyarakat tidak menghargai  partai politik sebagai salah satu institusi penting dalam Negara demokrasi.

Mengapa Negara begitu berkuasa

Mengapa Negara begitu berkuasa terhadap rakyatnya ? pertanyaan seperti ini akan muncul ketika kita menelaah lebih jauh mengenai Negara.  Bahkan pertanyaan ini sudah muncul ketiika para pemikir legendaris seperti Plato, dan Aristoteles masih hidup. Menurut mereka berdua,  kekuasaan pada Negara merupakan hal mutlak yang harus ada. Karena, pada dasarnya manusia memiliki sifat keras dan liar. Cenderung memiliki hasrat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Dengan adanya kekuasaan besar yang dimiliki Negara, maka diharapkan sifat liar dan keras manusia bisa dijinakkan dan mampu menjadi manusia yang bermoral.

Agar peradaban manusia dapat berkembang maju maka sifat-sifat dasar manusia yang liar, kasar, dan mementingkan hasrat individu harus diarahkan oleh kekuatan dan kekuasaan yang besar. Disaat itu lah peran Negara sangat diperlukan untuk membentuk peradaban yang lebih baik dan maju. Thomas Hobbes mengungkapkan bahwa, manusia memiliki hasrat yang tinggi dan liar dalam hal memenuhi kebutuhan dan kehendaknya. Dapat dipastikan bahwa manusia akan saling berseteru untuk memperoleh keinginan dan kehendak. Maka kemerdekaan individu harus dibatasi oleh kekuasaan Negara. Hobbes melanjutkan bahwa Negara yang baik adalah Negara yang mampu memperkecil timbulnya keinginan-keinginan warga Negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang negative. Negara memiliki perangkat-perangkat yang “ditakuti” warga negaranya agar tindakkan warga Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun di sisi lain, Negara harus mampu menjamin keamanan dan kenyaman warga negaranya. Warga Negara telah menyerahkan hak-haknya kepada Negara, dengan timbal balik Negara menjamin warganya.

Oleh sebab itu, Negara harus memiliki kekuasaan mutlak dalam hal meraih kebaikan bersama. Hasrat dan keinginan tiap-tiap individu diatur dan diarahkan oleh Negara, agar tidak terjadi konflik antar warga maka Negara memiliki kekuasaan yang mutlak.

Pemikiran abad modern melahirkan konsep-konsep tentang kekuasaan Negara, dari mulai Negara organis, Negara fasis, Negara instrumentalis, hingga Negara pluralis. Terkadang kekuasaan Negara yang dimiliki ada yang disalurkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat ada juga kekuasaan Negara yang hanya dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk memenuhi hasrat dan keinginanya. Sejatinya kekuasaan yang dimiliki oleh Negara benar-benar dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama. Karena kekuasaan yang dimiliki oleh Negara merupakan titipan dari rakyatnya yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh rakyat.   

Asal Mula Negara

Dalam memahami asal mula negara, dapat digunakan dua pendekatan. Pertama pendekatan secara teoritis. Ada beberapa teori yang membahas megenai asal mula negara.

1. Teori ketuhanan

Teori ini menyatakan bahwa suatu negara terbentuk karena adanya kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak untuk membentuk suatu negara. Oleh karena itu, seorang raja dianggap sebagai wakil Tuhan si bumi. Menentang raja berarti menentang Tuhan. Dengan teori ini, seorang raja memiliki kekuasaan absolut sehingga kedudukannya sangat sakral dan agung.

     2.   Teori kontrak sosial

Teori ini menyatakan bahwa suatu Negara terbentuk karena adanya perjanjian individu, atau perjanjian diantara  masyarakat. Individu- individu berkumpul dan sepakat untuk membentuk suatu Negara. Selanjutnya, kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing individu tersebut diserahkan kepada sekelompok individu terpilih kemudian individu terpilih itu mendapat mandate sebagai suatu Negara.

     3.   Teori kekuasaan

Teori kekuasaan menyatakan bahwa negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Pada awalnya negara dibentuk oleh orang-orang yang berkuasa. Dengan kekuasaanya, ia dapat memaksakan kehendak kepada orang lain. Kekuasaan di sini tidak hanya terbatas pada kekuatan fisik, tapi kekuatan ekonomi, kekuatan fikiran dan kecerdasan, atau kekuatan dalam mengelola sumber daya.

    4.   Teori klas

Teori ini menyatakan bahwa negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan untuk menindas klas lain. Negara adalah klas yang memiliki kekuatan tertinggi dalam berbagai bidang terutama dalam bidang ekonomi. Negara adalah organisasi paksaan yang harus diikuti oleh warga negara. Negara juga sebagai organisasi terkuat yang dapat memaksa warganya dengan beberapa perangkat negara yang dimilikinya.

Kedua pendekatan empiris tumbuhnya suatu negara. Dalam pendekatan empiris terdapat dua cara tumbuhnya negara. Yaitu pertumbuhan primer dan perumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan dimulai dari bentuk yang paling sederhana. Diawali dari individu yang selanjutnya berkembang menjadi kelompok penguasa dan menjadi negara. Sedangkan pertumbuhan sekunder dapat diketahui dari berbagai langkah-langkah terbentuknya negara, diantaranya ialah pertumbuhan penduduk yang diawali dari suatu wilayah yang tak bertuan dan belum dikuasai. Kemudian diduduki dan dikuasai oleh suatu kelompok. Seiring berjalannya waktu, .jumlah penduduk daerah tersebut bertambah dan kelompok penguasa mendirikan suatu kekuasaan yang bernama negara. Pada akhirnya negara pun berdiri.

ELEMEN ATAU UNSUR NEGARA

Edward Greenberg menjelaskan bahwa negara memiliki beberapa unsur atau elemen. Unsur yang dimaksud ialah : negara itu sendiri, rezim, pemerintahan, serta kebijakan. Menurtnya, negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan paling tinggi dan cakupannya melebihi dominasi masyarakat. Negara juga bertugas untuk mengatur kekayaan yang terdapat di wilayahnya. Jadi peran negara ini sangat penting karena luasnya cakupan kekuasaan yang dimiliki.

Unsur selanjutnya adalah rezim. Menurut pengertian umum, rezim ialah seseorang atau sekelompok orang yang menguasai negara. Dalam pengertian lain, rezim memiliki arti sebagai prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang dianut oleh penguasa di suatu negara. Artinya, apabila prinsip-prinsip atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan berubah, walaupun orang atau kelompok yang berkuasa tetap, maka sebenarnya telah terjadi perubahan rezim.
 

Elemen selanjutnya adalah aparat birokrasi atau pemerintahan. Dalam pengertian yang dikenal luas, bahwa aparat birokrasi adalah pelaksana dari keputusan-keputusan politik yang ditetapkan negara. Penjelasan Green berg mengenai demokrasi sama dengan the ideal type-nya Webber. Hanya terdapat sedikit perbedaan keduanya. Apabila Webber menjelaskan bahwa birokrasi bersifat netral, namun Greenberg berpendapat bahwa birokrasi memiliki kemandirian dan pilihannya sendiri. Dari uraian tersebut, maka suatu negara setidaknya memiliki dua unsur yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Unsur pertama adalah politisi yang bertugas meracik, menetapkan dan mengevaluasi keputusan-keputusan politik, dan yang kedua adalah aparat birokrasi sebagai tenaga administrasi yang bertugas dalam ranah teknis menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh politisi.

Unsur atau elemen terakhir menurut Greenberg adalah kebijakan-kebijakan. Dapat dipahami secara sederhana bahwa kebijakan adalah masalah-masalah publik dan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara untuk dilaksanakan oleh aparatur birokrasi. Untuk dapat menghasilkan sebuah kebijakan pemerintah harus bergelut dengan pihak-pihak yang memiliki latar belakang dan nilai yang berbeda. Artinya, kebijakan bukanlah hal yang sederhana, akan tetapi merupakan sebuah hasil dari proses yang kompleks dan berliku. Ketika sebuah kebijakan diterapkan, maka sebelumnya pasti ada beberapa alternatif pilihan yang menjadi bahan pemikiran para pembuat kebijakan. Kebijakan merupakan suatu bukti nyata eksistensi suatu negara yang mutlak harus berpihak kepada rakyat.

BAGAIMANA NEGARA TERBENTUK ?

Negara merupakan esensi dari politik, yang dimana di dalamnya terdapat kesatuan berbagai macam perbedaan dan harus diakomodir dalam bingkai kesatuan. Bagimana negara dapat terbentuk?, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa mengetahui dari pendapat para ahli mengenai asal mula negara. Secara umum ,negara dapat terbentuk melalui dua model. Pertama model ortodoks yaitu model yang membahas mengenai terbentuknya negara diakibatkan oleh adanya ikatan emosional yang terbentuk dari pengalaman bersama dan persamaan primordial. Maka terbentuklah suatu negara.Model kedua yang disebut dengan model modern mengungkapkan bahwa negara terbentuk melalui negara sebagai entitas pertama yang melahirkan suku-suku dan akhirnya terbentuklah bangsa-bangsa.

Pendapat lain menjelaskan bahwa negara terbentuk akibat adanya kebutuhan bersama untuk mencapai keuntungan yang lebih besar pada suatu masyarakat dengan cara mengkoordinasikan diri ke dalam suatu organisasi. Masyarakat menyadari bahwa dengan menginfestasikan diri ke dalam organisasi, maka kebaikan bersama akan tercapai, hal demikian dikenal dengan teori fungsionalis. 

Selanjutnya ada teori mengenai awal mula terbentuknya negara yang disebut dengan teori Marxis. Dimana Karl Mark sebagai pencetusnya. Ia mengatakan bahwa negara berasal dari sebuah konflik atau pertentangan. Menurutnya, bahwa sejarah manusia adalah sejarah pertentangan kelas sosial. Dari mulai zaman pertentangan antara budak dan pemiliknya yang terjadi pada abad lampau. Disusul kemudian pada masa feodal bahwa bangsawan bertentangan dengan rakyat biasa, dan abad modern pertentangan pemilik modal dengan pekerja. Negara hadir untuk melindungi kelas dominan dimasyarakat. Dengan kata lain, Marx berpendapat bahwa negara berasal dari konflik antar strata sosial di masyarakat, di mana negara hadir untuk membela kepentingan elite dan menjaganya karena golongan elite inilah yang menguasai negara.

Penjelasan lain mengenai negara dapat kita ketahui bersama dari beberapa teori berikut: 1). Teori Ketuhanan. Teori ini menjelaskan bahwa negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Sang Pencipta menghendakinya dan sang penguasa (raja) merupakan wakil Tuhan di dunia. Sehingga apabila melawan kepada sang penguasa berarti melawan titah sang pencipta. Dikarenakan raja sebagai wakil Tuhan di dunia, maka ia sakral dan suci sehingga wajib dipatuhi. 2) Teori kontrak sosial (perjanjian masyarakat) teori ini menjelaskan bahwa negara terbentuknya karena adanya perjanjian di masyarakat. Individu-individu di dalam masyarakat membuat suatu perjanjian dan menyerahkan mandatnya kepada sebagian kecil dari mereka. Mandat tersebut berupa kekuasaan yang dijalankan oleh sebagian kecil masyarakat dan digunakan untuk mencapai kebaikan bersama. 3) Teori Kekuasaan. Terori ini menyatakan bahwa negara terbentuk karena adanya kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang atau segelintir orang. Karena kekuasaan dan kekuatan tersebut mereka dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Kekuasaan dan kekuatan di sini tidak terbatas hanya pada kekuasaan fisik tetapi lebih luas lagi. Seperti kekuasaan ekonomi atau kekuasaan sumber daya.

MENGAPA MEMPELAJARI POLITIK ?

MENGAPA MEMPELAJARI POLITIK?

Setelah kita mengetahui pengertian ilmu politik berdasrkan pendapat para ahli, selanjutnya mungkin akan timbul pertanyaan “mengapa mempelajari politik?” pertanyaan ini secara eksplisit mencari apa kegunaan politik bagi kehidupan. Terutama kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Leo Agustino menjelaskan setidaknya ada beberapa alasan mengapa mempelajari politik.

Pertama adalah alasan ilmiah, ilmu politik dipelajari dalam rangka menambah pengetahuan mengenai semua hal yang berkaitan dengan politik. Dari mulai teori, paradigma hingga akibat yang ditimbulkan dari penerapan teori-teori dan paradigma itu terhadap masyarakat. Mengetahui ilmu politik bertujuan untuk menggapai kebaikan kolektif sebagaimana hakikat ilmu politik itu sendiri. Sehingga kita yang mengetahui ilmu politik akan memahami hal-hal apa saja yang dapat bermanfaat bagi orang banyak di masa sekarang ataupun masa yang akan datang.

Alasan selanjutnya ialah mengapa mempelajari ilmu politik, yaitu alasan praktis. Artinya ilmu politik tidak hanya sebagai konsep dan teori saja, tetapi bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Seperti contoh masyarakat yang terancam digusur tempat tinggalnya karena menduduki tanah negara, maka salah satu upaya yang dilakukan bisa dengan menerapkan ilmu politik. Disamping menggunakan ilmu sosial yang lain seperti sosiologi tentu peran ilmu politik pun sangat besar untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dengan kata lain, seorang ilmuwan politik tidak hanya berkutat masalah pengetahuan dan konsep tapi dituntut untuk bisa menerapkannya dalam pemecahan masalah.

Kemudian yang terakhir, mengapa mempelajari politik yaitu atas dasar pertimbangan politis (kebaikan bersama). Hakikat politik adalah kebaikan bersama, oleh sebab itu mempejari politik dengan alasan mencapai kebaikan bersama adalah hal yang patut diperhatikan. Agar kebaikan bersama ini dapat tepat guna dan bermanfaat bagi semua. Tidak hanya mengedepankan keinginan penguasa, tetapi juga keinginan masyarakat yang lebih utama. Atas dasar inilah ilmu politik dipelajari.

Setelah kita mengetahui alasan mengapa mempelajari politik, akhirnya kita mengetahui bahwa sebenarnya politik itu tidak seburuk yang dipikirkan bayak orang. Hanya saja para aktor politik banyak yang menjadikan politik sebagai ancaman bagi lawan, politik hanya dijadikan pengeruk harta dan tahta, politik hanya dijadikan tameng dari kemunafikan dan kejahata-n terselubung. Sehingga kebanyakan masyarakat memandang politik sebagai hal yang buruk. Sejatinya tidak sama sekali. Terdapat alasan suci mengapa perlu mempelajari politik.

ILMU POLITIK ADALAH

PENDAHULUAN ILMU POLITIK

Sebagai sebuah ilmu, politik lahir seperti ilmu-ilmu sosial yang lain. Yaitu pada abad ke-19. Menurut sejarah, periode awal politik ditemukan pada literatur Yunani kuno. Plato, kemudian disusul oleh sang murid Arisotle. Kemudian disambung pada awal abad pertengahan oleh Augustinus setelah itu ada Thomas Aquinas ditengah abad pertengahan. Disambung oleh pemikir pada abad pencerahan, seperti Machiavelli, Hobes, John  Locke dll. Serta pada abad modern ada Almond, Robert Dahl, Marx, Huntington.Mereka semua sepakat bahwa politik adalah upaya untuk melembagakan kebaikan bersama melalui pemerintah.

POLITIK ?

Ilmu politik termasuk ilmu sosial yang sangat berkaitan erat dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Dengan sosiologi, sejarah, ekonomi, antropologi dan kesemuanya berusaha memahami, mengerti, mendalami hingga meramalkan masa depan yang terjadi akibat perubahan di masyarakat.

Bukan hal yang mudah untuk menjawab apa itu politik. Karena terdapat berbagai macam definisi tergantung dari sudut mana kita memandang. Namun untuk memahami politik, bisa dilihat dari asal istilah politik. Politik yang sudah diserap oleh bahasa indonesia berasal dari kata berbahasa Yunani. Yaitu polis, yang berarti kota. Aristotle sebagai orang Yunani dan pemikir brilian pada masanya mengatakan bahwa politik ialah upaya untuk menetapkan kota terbaik. Ia mengatakan bahwa politik tidak hanya fokus terhadap ciri-ciri kota terbaik, tetapi juga menganalisa sifat umum kota dan sistem politiknya.

Dari pandangan Aristotle, bisa ditarik kesimpulan bahwa politik merupakan ilmu yang membahas mengenai Negara yang pada saat itu dikenal dengan istilah kota dan bagaimana upaya untuk menuju kota ideal atau kota terbaik serta bagaimana lembaga-lembaga yang terdapat di suatu kota dapat berkoordinasi dalam mewujudkan kota terbaik. Sehingga, ada pendapat seorang ahli yang menyatakan bahwa ilmu politik itu ialah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan negara dengan warga negaranya, dan hubungan negara dengan negara lain.(Saltou 1961 :4) Definisi ini bisa kita jadikan jawaban untuk pertanyaan apa yang dimaksud dengan ilmu politik itu.

Namun, untuk mewujudkan kota terbaik dibutuhkan suatu kekuatan besar yang biasa kita sebut dengan kekuasaan. Kekuasaan sangat diperlukan dalam mewujudakan kota terbaik agar sistem-sistem politik yang dibangun dapat sesuai dengan yang diinginkan. Seperti yang diutarakan oleh Laswell dan Kaplan bahwa ilmu politik yaitu ilmu yang memepelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Inilah tampaknya yang lebih menonjol ditampilkan oleh para elite, mencari kekuasaan, mengendalikannya,dan memanfaatkanya. Sehingga, banyak orang yang memiliki pandangan negative terhadap politik. Karena politik dijadikan alat untuk berkuasa dengan mengesampingkan kebaikan bersama yang sejatinya adalah hakikat politik itu sendiri. Tidaklah aneh, jika para aktor politik sangat bernafsu untuk berkuasa dilihat dari pengertian politik mengenai pembentukan dan pembagian kekuasaan, namun jangan hanya memandang politik dengan satu mata, pandanglah seluruhnya, maka kita akan melihat bahwa politik itu suci.