Belajar Ilmu Politik: (MASIH) DEFINISI POLITIK

Masih mengenai definisi Ilmu politik, dari ungkapan Aristoteles, terdapat kalimat mengenai hubungan negara dengan warga negaranya. Sehingga warga negara menjadi hal yang penting dalam pembahasan ilmu politik. Hubungan warga negara harus harmonis dengan negaranya. Hal ini akan terjadi jika kepentingan dan kebutuhan warga negara dapat diakomodir dengan baik oleh pemerintah. Artinya secara tersirat, pemerintah harus berkonsentrasi terhadap kebijakan warga negaranya atau yang dikenal dengan istilah kebijakan publik (public policy). Sehingga easton mengatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu mengenai kebijakan publik. Hal ini lah yang harus menjadi perhatian utama para penguasa, kebijkan publik, kebijakan untuk semua dan menguntungkan bagi semua warga negara.

Kebijakan publik tidak akan terlepas dari pengambilan keputusan (decision making) yang dilakukan oleh pihak berwenang. Sudah barang tentu, dalam proses pengambilan keputusan ini difikarkan baik-buruknya, untung-ruginya, manfaat-madhorotnya sehingga akan diambil yang terbaik yang menguntungkan dan bermanfaat bagi semua warga masyarakat.

Dari uraian Aristoteles yang melahirkan banyak definisi mengenai apa itu ilmu politik, pantaslah ahli politik Indonesia, Miriam Budiardjo mengungkapkan bahwa definsi ilmu politik tidak akan bisa lepas dari hal-hal berikut :

1. Negara

2. Kekuasaan

3. Pengambilan keputusan

4. Kebijakan publik

5. Distribusi/pembagian alokasi

Menurut Budiardjo bahwa titik utama politik terdapat pada Negara, yaitu lembaga-lemabaga negara serta bentuk dan fungsi lembaga-lembaga negara, dan bagaiamana lembaga-lembaga negara menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian sejauh mana lembaga-lembaga negara dapat terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, dan bagaimana lembaga-lembaga negara dapat mewujudkan tujuan negara yang telah ditetapakan dan yang lainya. Sehingga negara dan lembaga-lembaga pendukungnya menjadi pembahasan inti dari ilmu politik.

Selanjutnya, kekuasaan juga menjadi objek kajian ilmu politik. Sejauh mana kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau golongan, kemudian menggerakannya sesuai dengan keinginan yang berkuasa. Sehingga dalam ilmu politik dibicarakan bagaimana cara memperoleh kekuasaan, cara menggunakan kekuasaan, dan cara mempertahankan kekuasaan.

Pengambilan keputusanpun menjadi objek kajian ilmu politik, karena pengambilan keputusan yang akan menelurkan kebijakan yang berlaku bagi semua (kebijakan publik). Pengambilan keputusan merupakan proses dimana terdapat banyak pilihan, terdapat banyak perdebatan dengan argumen yang bebeda. Sehingga setelah semua itu dilewti maka akan lahirlah kebijakan publik dalam rangka mengatur hermonisasi antara negara dengan warga negaranya.

Kebijakan publik atau disebut juga dengan public policy merupakan kebijakan bagi semua yang harus berjalan di atas kebaikan bersama. Selanjutnya distribusi atau alokasi. Menurut Budiardjo, distribusi dan alokasi di sini dimaksudkan pentransferan nilai-nilai yang dikenal dengan konsep budaya politik. Agar masyarakat memahami secara utuh konsep politik dan tidak hanya memandang politik sebagai usaha mencari, merebut, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan semata. Sehingga konflik horisontal bisa ditekan ke titik terendah, bahkan bisa dihilangkan tanpa ada bekas. Jadi distribusi dan pengalokasian nilai-nilai politik harus menyentuh masyarakat akar rumput dan mereka akan memahami hakikat politik secra utuh.

Oleh sebab itu, definisi politik bisa beragam tergantung dari prespektif mana kita memandangnya. Dengan berlandaskan pada uraian Aristoteles.