ELEMEN ATAU UNSUR NEGARA

Edward Greenberg menjelaskan bahwa negara memiliki beberapa unsur atau elemen. Unsur yang dimaksud ialah : negara itu sendiri, rezim, pemerintahan, serta kebijakan. Menurtnya, negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan paling tinggi dan cakupannya melebihi dominasi masyarakat. Negara juga bertugas untuk mengatur kekayaan yang terdapat di wilayahnya. Jadi peran negara ini sangat penting karena luasnya cakupan kekuasaan yang dimiliki.

Unsur selanjutnya adalah rezim. Menurut pengertian umum, rezim ialah seseorang atau sekelompok orang yang menguasai negara. Dalam pengertian lain, rezim memiliki arti sebagai prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang dianut oleh penguasa di suatu negara. Artinya, apabila prinsip-prinsip atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan berubah, walaupun orang atau kelompok yang berkuasa tetap, maka sebenarnya telah terjadi perubahan rezim.
 

Elemen selanjutnya adalah aparat birokrasi atau pemerintahan. Dalam pengertian yang dikenal luas, bahwa aparat birokrasi adalah pelaksana dari keputusan-keputusan politik yang ditetapkan negara. Penjelasan Green berg mengenai demokrasi sama dengan the ideal type-nya Webber. Hanya terdapat sedikit perbedaan keduanya. Apabila Webber menjelaskan bahwa birokrasi bersifat netral, namun Greenberg berpendapat bahwa birokrasi memiliki kemandirian dan pilihannya sendiri. Dari uraian tersebut, maka suatu negara setidaknya memiliki dua unsur yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Unsur pertama adalah politisi yang bertugas meracik, menetapkan dan mengevaluasi keputusan-keputusan politik, dan yang kedua adalah aparat birokrasi sebagai tenaga administrasi yang bertugas dalam ranah teknis menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh politisi.

Unsur atau elemen terakhir menurut Greenberg adalah kebijakan-kebijakan. Dapat dipahami secara sederhana bahwa kebijakan adalah masalah-masalah publik dan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara untuk dilaksanakan oleh aparatur birokrasi. Untuk dapat menghasilkan sebuah kebijakan pemerintah harus bergelut dengan pihak-pihak yang memiliki latar belakang dan nilai yang berbeda. Artinya, kebijakan bukanlah hal yang sederhana, akan tetapi merupakan sebuah hasil dari proses yang kompleks dan berliku. Ketika sebuah kebijakan diterapkan, maka sebelumnya pasti ada beberapa alternatif pilihan yang menjadi bahan pemikiran para pembuat kebijakan. Kebijakan merupakan suatu bukti nyata eksistensi suatu negara yang mutlak harus berpihak kepada rakyat.

BAGAIMANA NEGARA TERBENTUK ?

Negara merupakan esensi dari politik, yang dimana di dalamnya terdapat kesatuan berbagai macam perbedaan dan harus diakomodir dalam bingkai kesatuan. Bagimana negara dapat terbentuk?, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa mengetahui dari pendapat para ahli mengenai asal mula negara. Secara umum ,negara dapat terbentuk melalui dua model. Pertama model ortodoks yaitu model yang membahas mengenai terbentuknya negara diakibatkan oleh adanya ikatan emosional yang terbentuk dari pengalaman bersama dan persamaan primordial. Maka terbentuklah suatu negara.Model kedua yang disebut dengan model modern mengungkapkan bahwa negara terbentuk melalui negara sebagai entitas pertama yang melahirkan suku-suku dan akhirnya terbentuklah bangsa-bangsa.

Pendapat lain menjelaskan bahwa negara terbentuk akibat adanya kebutuhan bersama untuk mencapai keuntungan yang lebih besar pada suatu masyarakat dengan cara mengkoordinasikan diri ke dalam suatu organisasi. Masyarakat menyadari bahwa dengan menginfestasikan diri ke dalam organisasi, maka kebaikan bersama akan tercapai, hal demikian dikenal dengan teori fungsionalis. 

Selanjutnya ada teori mengenai awal mula terbentuknya negara yang disebut dengan teori Marxis. Dimana Karl Mark sebagai pencetusnya. Ia mengatakan bahwa negara berasal dari sebuah konflik atau pertentangan. Menurutnya, bahwa sejarah manusia adalah sejarah pertentangan kelas sosial. Dari mulai zaman pertentangan antara budak dan pemiliknya yang terjadi pada abad lampau. Disusul kemudian pada masa feodal bahwa bangsawan bertentangan dengan rakyat biasa, dan abad modern pertentangan pemilik modal dengan pekerja. Negara hadir untuk melindungi kelas dominan dimasyarakat. Dengan kata lain, Marx berpendapat bahwa negara berasal dari konflik antar strata sosial di masyarakat, di mana negara hadir untuk membela kepentingan elite dan menjaganya karena golongan elite inilah yang menguasai negara.

Penjelasan lain mengenai negara dapat kita ketahui bersama dari beberapa teori berikut: 1). Teori Ketuhanan. Teori ini menjelaskan bahwa negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Sang Pencipta menghendakinya dan sang penguasa (raja) merupakan wakil Tuhan di dunia. Sehingga apabila melawan kepada sang penguasa berarti melawan titah sang pencipta. Dikarenakan raja sebagai wakil Tuhan di dunia, maka ia sakral dan suci sehingga wajib dipatuhi. 2) Teori kontrak sosial (perjanjian masyarakat) teori ini menjelaskan bahwa negara terbentuknya karena adanya perjanjian di masyarakat. Individu-individu di dalam masyarakat membuat suatu perjanjian dan menyerahkan mandatnya kepada sebagian kecil dari mereka. Mandat tersebut berupa kekuasaan yang dijalankan oleh sebagian kecil masyarakat dan digunakan untuk mencapai kebaikan bersama. 3) Teori Kekuasaan. Terori ini menyatakan bahwa negara terbentuk karena adanya kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang atau segelintir orang. Karena kekuasaan dan kekuatan tersebut mereka dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Kekuasaan dan kekuatan di sini tidak terbatas hanya pada kekuasaan fisik tetapi lebih luas lagi. Seperti kekuasaan ekonomi atau kekuasaan sumber daya.

MENGAPA MEMPELAJARI POLITIK ?

MENGAPA MEMPELAJARI POLITIK?

Setelah kita mengetahui pengertian ilmu politik berdasrkan pendapat para ahli, selanjutnya mungkin akan timbul pertanyaan “mengapa mempelajari politik?” pertanyaan ini secara eksplisit mencari apa kegunaan politik bagi kehidupan. Terutama kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Leo Agustino menjelaskan setidaknya ada beberapa alasan mengapa mempelajari politik.

Pertama adalah alasan ilmiah, ilmu politik dipelajari dalam rangka menambah pengetahuan mengenai semua hal yang berkaitan dengan politik. Dari mulai teori, paradigma hingga akibat yang ditimbulkan dari penerapan teori-teori dan paradigma itu terhadap masyarakat. Mengetahui ilmu politik bertujuan untuk menggapai kebaikan kolektif sebagaimana hakikat ilmu politik itu sendiri. Sehingga kita yang mengetahui ilmu politik akan memahami hal-hal apa saja yang dapat bermanfaat bagi orang banyak di masa sekarang ataupun masa yang akan datang.

Alasan selanjutnya ialah mengapa mempelajari ilmu politik, yaitu alasan praktis. Artinya ilmu politik tidak hanya sebagai konsep dan teori saja, tetapi bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Seperti contoh masyarakat yang terancam digusur tempat tinggalnya karena menduduki tanah negara, maka salah satu upaya yang dilakukan bisa dengan menerapkan ilmu politik. Disamping menggunakan ilmu sosial yang lain seperti sosiologi tentu peran ilmu politik pun sangat besar untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dengan kata lain, seorang ilmuwan politik tidak hanya berkutat masalah pengetahuan dan konsep tapi dituntut untuk bisa menerapkannya dalam pemecahan masalah.

Kemudian yang terakhir, mengapa mempelajari politik yaitu atas dasar pertimbangan politis (kebaikan bersama). Hakikat politik adalah kebaikan bersama, oleh sebab itu mempejari politik dengan alasan mencapai kebaikan bersama adalah hal yang patut diperhatikan. Agar kebaikan bersama ini dapat tepat guna dan bermanfaat bagi semua. Tidak hanya mengedepankan keinginan penguasa, tetapi juga keinginan masyarakat yang lebih utama. Atas dasar inilah ilmu politik dipelajari.

Setelah kita mengetahui alasan mengapa mempelajari politik, akhirnya kita mengetahui bahwa sebenarnya politik itu tidak seburuk yang dipikirkan bayak orang. Hanya saja para aktor politik banyak yang menjadikan politik sebagai ancaman bagi lawan, politik hanya dijadikan pengeruk harta dan tahta, politik hanya dijadikan tameng dari kemunafikan dan kejahata-n terselubung. Sehingga kebanyakan masyarakat memandang politik sebagai hal yang buruk. Sejatinya tidak sama sekali. Terdapat alasan suci mengapa perlu mempelajari politik.

ILMU POLITIK ADALAH

PENDAHULUAN ILMU POLITIK

Sebagai sebuah ilmu, politik lahir seperti ilmu-ilmu sosial yang lain. Yaitu pada abad ke-19. Menurut sejarah, periode awal politik ditemukan pada literatur Yunani kuno. Plato, kemudian disusul oleh sang murid Arisotle. Kemudian disambung pada awal abad pertengahan oleh Augustinus setelah itu ada Thomas Aquinas ditengah abad pertengahan. Disambung oleh pemikir pada abad pencerahan, seperti Machiavelli, Hobes, John  Locke dll. Serta pada abad modern ada Almond, Robert Dahl, Marx, Huntington.Mereka semua sepakat bahwa politik adalah upaya untuk melembagakan kebaikan bersama melalui pemerintah.

POLITIK ?

Ilmu politik termasuk ilmu sosial yang sangat berkaitan erat dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Dengan sosiologi, sejarah, ekonomi, antropologi dan kesemuanya berusaha memahami, mengerti, mendalami hingga meramalkan masa depan yang terjadi akibat perubahan di masyarakat.

Bukan hal yang mudah untuk menjawab apa itu politik. Karena terdapat berbagai macam definisi tergantung dari sudut mana kita memandang. Namun untuk memahami politik, bisa dilihat dari asal istilah politik. Politik yang sudah diserap oleh bahasa indonesia berasal dari kata berbahasa Yunani. Yaitu polis, yang berarti kota. Aristotle sebagai orang Yunani dan pemikir brilian pada masanya mengatakan bahwa politik ialah upaya untuk menetapkan kota terbaik. Ia mengatakan bahwa politik tidak hanya fokus terhadap ciri-ciri kota terbaik, tetapi juga menganalisa sifat umum kota dan sistem politiknya.

Dari pandangan Aristotle, bisa ditarik kesimpulan bahwa politik merupakan ilmu yang membahas mengenai Negara yang pada saat itu dikenal dengan istilah kota dan bagaimana upaya untuk menuju kota ideal atau kota terbaik serta bagaimana lembaga-lembaga yang terdapat di suatu kota dapat berkoordinasi dalam mewujudkan kota terbaik. Sehingga, ada pendapat seorang ahli yang menyatakan bahwa ilmu politik itu ialah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan negara dengan warga negaranya, dan hubungan negara dengan negara lain.(Saltou 1961 :4) Definisi ini bisa kita jadikan jawaban untuk pertanyaan apa yang dimaksud dengan ilmu politik itu.

Namun, untuk mewujudkan kota terbaik dibutuhkan suatu kekuatan besar yang biasa kita sebut dengan kekuasaan. Kekuasaan sangat diperlukan dalam mewujudakan kota terbaik agar sistem-sistem politik yang dibangun dapat sesuai dengan yang diinginkan. Seperti yang diutarakan oleh Laswell dan Kaplan bahwa ilmu politik yaitu ilmu yang memepelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Inilah tampaknya yang lebih menonjol ditampilkan oleh para elite, mencari kekuasaan, mengendalikannya,dan memanfaatkanya. Sehingga, banyak orang yang memiliki pandangan negative terhadap politik. Karena politik dijadikan alat untuk berkuasa dengan mengesampingkan kebaikan bersama yang sejatinya adalah hakikat politik itu sendiri. Tidaklah aneh, jika para aktor politik sangat bernafsu untuk berkuasa dilihat dari pengertian politik mengenai pembentukan dan pembagian kekuasaan, namun jangan hanya memandang politik dengan satu mata, pandanglah seluruhnya, maka kita akan melihat bahwa politik itu suci.

(MASIH) DEFINISI POLITIK

Masih mengenai definisi Ilmu politik, dari ungkapan Aristoteles, terdapat kalimat mengenai hubungan negara dengan warga negaranya. Sehingga warga negara menjadi hal yang penting dalam pembahasan ilmu politik. Hubungan warga negara harus harmonis dengan negaranya. Hal ini akan terjadi jika kepentingan dan kebutuhan warga negara dapat diakomodir dengan baik oleh pemerintah. Artinya secara tersirat, pemerintah harus berkonsentrasi terhadap kebijakan warga negaranya atau yang dikenal dengan istilah kebijakan publik (public policy). Sehingga easton mengatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu mengenai kebijakan publik. Hal ini lah yang harus menjadi perhatian utama para penguasa, kebijkan publik, kebijakan untuk semua dan menguntungkan bagi semua warga negara.

Kebijakan publik tidak akan terlepas dari pengambilan keputusan (decision making) yang  dilakukan oleh pihak berwenang. Sudah barang tentu, dalam proses pengambilan keputusan ini difikarkan baik-buruknya, untung-ruginya, manfaat-madhorotnya sehingga akan diambil yang terbaik yang menguntungkan dan bermanfaat bagi semua warga masyarakat.

Dari uraian Aristoteles yang melahirkan banyak definisi mengenai apa itu ilmu politik, pantaslah ahli politik Indonesia, Miriam Budiardjo mengungkapkan bahwa definsi ilmu politik tidak akan bisa lepas dari hal-hal berikut :

1.       Negara

2.       Kekuasaan

3.       Pengambilan keputusan

4.       Kebijakan publik

5.       Distribusi/pembagian alokasi

Menurut Budiardjo bahwa titik utama politik terdapat pada Negara, yaitu lembaga-lemabaga negara serta bentuk dan fungsi lembaga-lembaga negara, dan bagaiamana lembaga-lembaga negara menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian sejauh mana lembaga-lembaga negara dapat terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, dan bagaimana lembaga-lembaga negara dapat mewujudkan tujuan negara yang telah ditetapakan dan yang lainya. Sehingga negara dan lembaga-lembaga pendukungnya menjadi pembahasan inti dari ilmu politik.

Selanjutnya, kekuasaan juga menjadi objek kajian ilmu politik. Sejauh mana kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau golongan, kemudian menggerakannya sesuai dengan keinginan yang berkuasa. Sehingga dalam ilmu politik dibicarakan bagaimana cara memperoleh kekuasaan, cara menggunakan kekuasaan, dan cara mempertahankan kekuasaan.

Pengambilan keputusanpun menjadi objek kajian ilmu politik, karena pengambilan keputusan yang akan menelurkan kebijakan yang berlaku bagi semua (kebijakan publik). Pengambilan keputusan merupakan proses dimana terdapat banyak pilihan, terdapat banyak perdebatan dengan argumen yang bebeda. Sehingga setelah semua itu dilewti maka akan lahirlah kebijakan publik dalam rangka mengatur hermonisasi antara negara dengan warga negaranya.

Kebijakan publik atau disebut juga dengan public policy merupakan kebijakan bagi semua yang harus berjalan di atas kebaikan bersama. Selanjutnya distribusi atau alokasi. Menurut Budiardjo, distribusi dan alokasi di sini dimaksudkan pentransferan nilai-nilai yang dikenal dengan konsep budaya politik. Agar masyarakat memahami secara utuh konsep politik dan tidak hanya memandang politik sebagai usaha mencari, merebut, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan semata. Sehingga konflik horisontal bisa ditekan ke titik terendah, bahkan bisa dihilangkan tanpa ada bekas. Jadi distribusi dan pengalokasian nilai-nilai politik harus menyentuh masyarakat akar rumput dan mereka akan memahami hakikat politik secra utuh.

Oleh sebab itu, definisi politik bisa beragam tergantung dari prespektif mana kita memandangnya. Dengan berlandaskan pada uraian Aristoteles.